Jakarta, MNID. Mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Komjen (Purn) Firli Bahuri, menyayangkan sejumlah aksi kekerasan dan bentrokan di lapangan antara polisi dan massa aksi yang kerap terjadi belakang ini.
Dia menyarankan aparat kepolisian di lapangan mengedepankan pendekatan kemanusiaan atau humanity approach, dan mencegah police brutality. Pesannya, dalam penanganan aksi massa, prinsip utama adalah menjaga keselamatan jiwa manusia.
“Akhir-akhir ini terlalu banyak kejadian akibat police brutality (kebrutalan polisi) dan police violance (kekerasan polisi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Polisi tidak mencerminkan jiwa Tri Brata dan Catur Prasetya,” ujar Firli yang memiliki banyak pengalaman berhadapan dengan masyarakat yang sedang menyalurkan aspirasi dalam bentuk demonstrasi.
Dia mencontohkan pengalamannya ketika dia bertugas sebagai Wakapolres Jakarta Pusat antara 2009 dan 2010. Unjuk rasa juga sering terjadi dan berlangsung keras. Bahkan polisi juga menjadi target dari unjuk rasa dalam kasus Cicak vs Buaya.
Pada masa itu, dari pagi sampai sore Firli berada di tengah massa aksi unjuk rasa. Malam hari dia kembali ke markas dan mengerjakan pekerjaan kantor. Sedemikian sibuknya Firli pada hari-hari itu sampai-samnpai dia hampir tidak pernah pulang.
“Semua saya komunikasikan dengan pimpinan kordinator lapangan (pimkorlap) aksi. Sebanyak 128 elemen yang aksi, semua pimkorlap bertemu dengan saya. Saya kawal dan saya berada di mobil komando aksi. Saya berbicara di tengah masa aksi,” cerita Filri.
“Saya tidak berhadapan dengan massa aksi. Tetapi saya berada di tengah-tengah mereka. Yang saya masih ingat, pimkorlap saat 2009 ada Usman Hamid, Indra J. Pilliang, Jumhur Hidayat, Ribka Ciptaning, Ali Ngabalin, Andi Gembul, dan lainnya,” cerita Firli.
“Di bundaran HI, aksi dipimpin Efendi Gazali. Saya ada di lokasi. Tapi saya tidak berhadapan dengan mereka. Mereka sudah mendirikan panggung aksi, panggung aksi tersebut dilarang digunakan. Mereka tetap aksi di bundaran air mancur, seragam polisi dengan atributnya mereka injak-injak. Saya saksikan dan tidak ada bentrokan,” kenang Firli yang juga mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Pernah ada “aksi kerbau” di Bundaran HI, aksi pelepasan “babi dan tikus” di depan Istana Wakil Prediden. Lalu aksi Hari HAM 2009 di depan Istana Merdeka dan Hari Anti Korupsi Dunia (Harkodia) 2009 di depan Istana Merdeka.
“Saya temui massa aksi dan saya naik di mobil komando aksi. Saya terima spanduk aksi mereka dengan 12 tuntutan. Saya ajak Velix Wanggai menemui massa aksi dan saya naik mobil komando aksi,” masih cerita Firli.
Firli juga aktif dalam pengamanan aksi 411 dan 212 di tahun 2016 yang menuntut proses hukum untuk Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu Firli bertugas sebagai Kepala Biro Pengendalian Operasi Mabes Polri.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (2017) dan Kapolda Sumatera Selatan (2019) itu mengatakan, massa aksi bukan musuh yang harus dihadapi dan dilumpuhkan dengan senjata, gas air mata. Massa aksi juga bukan untuk digebukin serta dijadikan sasaran popor senjata dan pentungan polisi.
Menurut hemat Firli, aprat kepolisian seharusnya memahami psikologi massa aksi. Para pimpinan polisi di lapangan harus tahu dan paham teori kekerasan, dimulai dari teori yang paling sederhana, yakni S-O-R atau stimulus, objek, dan respons. Lalu menjadi aggression versus aggression, dan aggression because of frustration.
“Saya tahu dan pahami betul psikologi massa dan teori-teorinya. Maka selama saya jadi polisi, saya tidak pernah menggumakan kekerasan untuk menghadapi massa aksi,” demikian Firli. 
